🦇 Kerjasama Di Bidang Sosial Pada Sektor Pariwisata Ditunjukkan Dengan Adanya

Kerjasama ASEAN dalam bidang perdagangan ini tidak hanya berlaku untuk produk berupa komoditas atau barang saja. Produk jasa pun diberlakukan pula, dengan varian yang cukup bervariasi. Sebut saja produk jasa berupa telekomunikasi dan transportasi, keuangan, serta pariwisata, semuanya dapat diakomodir oleh AFTA. 4. Kerjasamadalam promosi pariwisata. Kerjasama dengan budaya Melayu tetangga. Pertukaran berita dan penyebaran informasi tentang ASEAN melalui televisi dan radio. Penyelenggaraan event olahraga SEA-Games setiap dua tahun sekali. 6. Kerjasama ASEAN dibidang Pendidikan KerjaSama Bidang Sosial Kerja sama bidang sosial adalah bentuk kerja sama antara negara yang dilakukan dalam bidang sosial. Kerja sama sosial ini di antaranya: WHO (World Health Organization), yaitu kerja sama antara negara anggota PBB dalam bidang kesehatan. antara anggotaanggota PBB dalam menangani permasalahan anak-anak. Salahsatunya adalah kerja sama di bidang sosial. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah organisasi perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara. Komite Pengembangan Sosial ( Comitte on Social Develpoment atau COSD) adalah komite ASEAN yang bertugas melaksanakan kerja sama dalam bidang sosial dan budaya. Indonesia Dengan adanya perjanjian kerjasama Indonesia dan Rusia di bidang pariwisata menjadi kesempatan pertama bagi Rusia berinvestasi sebesar US$ 8miliar di Indonesia. Sebelum ada kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Rusia, nilai transaksi perdagangan kedua negara hanya mencapai US$ 680 juta, PERENCANAAN SUBOSUKAWONOSRATEN DALAM BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH TAHUN 2011 - 2014" adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia Indonesiajuga menolak segala keputusan unilateral yang diambil di luar kerangka kerja PBB. Contoh kerjasama regional antar negara yang diikuti oleh Indonesia adalah berpartisipasi di banyak organisasi yaitu ARF, BIMP EAGA, MSG, ASEM, CICA, ACD, PIF, AMED, CTI, IMT GT, SwPD, APEC, FEALAC, NAASP, Uni Eropa dan IORA. 11 Adanya kerja sama di bidang sosial yang ditangani oleh Committee on Social Development (COSD) atau Komite Pengembangan Sosial. Beberapa program yang dijalankan berkaitan dengan sosial budaya negara-negara ASEAN, seperti program peningkatan kesehatan. Salah satu contoh kerjasama dibidang sosial budaya adalah . DiIndonesia, sektor pariwisata mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi telah menciptakan trade-off seperti ketimpangan pendapatan, degradasi lingkungan, dan gangguan sosial. Kelimpahan sumber daya alam dan sumber daya lain dapat memicu kegiatan pariwisata. Padaumumnya, berbagai kesepakatan bersama yang telah dirumuskan erat kaitannya dengan deregulasi bidang kerjasama yang potensial, seperti dalam sektor pertanian (terutama perikanan dan perkebunan), sektor pariwisata, sektor ketenagakerjaan, dan sektor energi. Dalam kaitan dengan itu, melalui suatu kajian kelayakan yang telah dilakukan melalui kilangminyak Cilacap, Dumai, dan Balongan, serta pembangunan perumahan murah dan pariwisata. Dinamika perekonomian dunia kini sudah bergeser dari Barat ke Timur, yaitu orientasi pada modal sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan dengan kunjungan Raja Salman ke Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan 11 MoU (Memorandum of Understanding). KerjasamaASEAN di bidang sosial budaya mencakup banyak bidang kehidupan, sebagai contoh seperti dalam bidang pendidikan, kebudayaan, kemiskinan, ketenagakerjaan, perempuan, hingga pembangunan sosial dan lain sebagainya. Selain itu juga sebagai sarana untuk mengatasi masalah kependudukan di Asia Tenggara. Sebagai wujud nyata kerjasama sama ini msYj. Diplomacy is how to gain political or economic cooperation with other actors of international relations for any national interest purpose. In the modern era, diplomacy has their own form for specific matter and context of bilateral relations. Today's bilateral relations are cannot be defined to be just by state relationship with, but local government can become an actor by itself without the state. Paradiplomacy became a solution for inter-local cooperation after cold war era, and the evolution of paradiplomacy make the scope became wider in several sectors. It is just because the scope of this type of diplomacy is focussed on sub-state level and gives freedom to sub-states to determine their regional policies more freely. Paradiplomacy concept more specifically can be refers to sister-city, which means to become a powerful tool for capacity building, learning, economic, and social development in developing countries. Surabaya Indonesian and Busan South Korea are the example of paradiplomacy between developing state and developed state with local-regional focus. Tourism is one of the other sectors of cooperation between those states and have a spillover effect over culture exchange and also in society sector. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free 1 Kerjasama Bilateral dalam Skema Sister City Surabaya Indonesia dan Busan Korea Selatan di Sektor Pariwisata Shinta Aya Safira1 1Department of IR, Class of G, UMY, Indonesia ABSTRACT Diplomacy is how to gain political or economic cooperation with other actors of international relations for any national interest purpose. In the modern era, diplomacy has their own form for specific matter and context of bilateral relations. Today's bilateral relations are cannot be defined to be just by state relationship with, but local government can become an actor by itself without the state. Paradiplomacy became a solution for inter-local cooperation after cold war era, and the evolution of paradiplomacy make the scope became wider in several sectors. It is just because the scope of this type of diplomacy is focussed on sub-state level and gives freedom to sub-states to determine their regional policies more freely. Paradiplomacy concept more specifically can be refers to sister-city, which means to become a powerful tool for capacity building, learning, economic, and social development in developing countries. Surabaya Indonesian and Busan South Korea are the example of paradiplomacy between developing state and developed state with local-regional focus. Tourism is one of the other sectors of cooperation between those states and have a spillover effect over culture exchange and also in society sector. Keywords Paradiplomacy, Sister-city, Sub-state, Tourism, Spillover Effect. 2 PENDAHULUAN Diplomasi merupakan langkah negara dalam mencapai kepentingannya melalui cara-cara diplomatis dengan mengutamakan prinsip damai tanpa konflik serta bersifat persuasif dalam interaksinya. Diplomasi memiliki fokus sendiri dalam hubungan inter-local govermental yakni paradiplomasi; yang dapat melibatkan aktor wilayah suatu negara untuk bekerjasama satu sama lain tanpa melalui birokrasi pusat. Aktor lokal atau wilayah seperti kota, kabupaten, atau provinsi dapat memiliki peran internasional melalui hubungan bilateral langsung. Umumnya interaksi tersebut dapat dilakukan oleh negara yang menganut sistem pemerintahan demokarasi atau federasi, dikarenakan adanya desentralisasi. Desentralisasi tentunya secara tidak langsung memberi kebebasan bagi sub-state untuk menentukan kebijakan daerahnya secara lebih leluasa. Paradiplomasi sendiri memiliki pemahaman yang lebih mendalam dalam kerjasamanya; dapat berupa studi banding terhadap kebijakan atau berbagai aspek ekonomi. Konsep yang selaras dengan paradiplomasi adalah sister-city, konsep tersebut mulai muncul pasca perang dingin dan merupakan bentuk keinginan dari masyarakat untuk menentukan tindakan pada tingkat lokal dengan menghilangkan batasan-batasan antar negara. Pada perkembangannya Villiers 2009 mengatakan “Sister city relationships have evolved from their beginnings as a facilitating instrument of international friendship and cultural exchange at the local level, to a powerful tool for capacity building, learning, and economic and social development in developing countries.” Franco & Marmelo, 2014 78 Sehingga tidak hanya terbatas pada kerjasama yang berfokus pada pertukaran budaya namun dapat lebih progresif ke arah perkembangan ekonomi sektoral dari sub-state, maka daerah tersebut tidak hanya dapat bergantung pada pemerintahan pusat sebagai elemen utama dalam pemenuhan kebutuhan yang terkadang terkendala panjangnya birokrasi. Tetapi pemerintah pusat tetap memiliki peran penting sebagai identitas utama untuk menjalin dan mengidentifikasi relasi negara dengan negara lain; sehingga jika antar negara memiliki hubungan kurang baik maka akan sangat kecil kemungkinan sub-state di dalamnya untuk saling menjalin kerjasama. Pembahasan ini menjadi penting bagi penting dikarenakan sektor paradiplomasi yang dilakukan oleh Surabaya beragam, mulai dari pendidikan, budaya, ekonomi, atau beberapa hal yang lain, namun sangat sedikit yang membahas mengenai kerjasama Surabaya di sektor pariwisata. ANALISIS  Hubungan Sister-City Surabaya dan Busan 3 Pada dasarnya, sesuai dengan asumsi pemikiran liberalisme yang berpendapat bahwa setiap entitas atau dalam konteks ini suatu negara melakukan kerjasama demi memenuhi segala kepentingan nasional negaranya sendiri Jackson & Sorensen, 2013 100. Tentu dalam prosesnya memerlukan cara-cara tersendiri untuk mendapatkan apa yang diinginkan suatu negara tersebut. Baik melalui diplomasi terhadap negara lain, hingga membentuk kerjasama yang bersifat jangka panjang dalam menjaga hubungan baik kedua negara. Diplomasi tentu saja hadir sebagai salah satu cara yang bisa dibilang cukup efektif dalam penggunaannya. Dengan berbagai macam aliran atau segmentasi terhadap tipe-tipe diplomasi yang ada, berbagai macam pula ekspektasi atas hasil yang akan diperoleh setelah melalui prosesnya. Menurut Dr. Takdir Ali Mukti 2020 dalam bukunya berpendapat bahwa paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas sub-state atau pemerintah regional,dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Paradiplomasi adalah hal yang cukup kompleks, hadir dengan empat pembagian dasar yang dimulai dari promotion of interest and identity, designing new structures and selecting partners, hubungan intergovernmental, hingga pada titik implikasinya terhadap demokrasi, pertimbangan, dan juga representasi. Paradiplomasi juga erat kaitannya dengan negara yang menganut sistem federasi atau desentralisasi. Kerjasama Surabaya-Busan yang juga dikenal dengan sister-city ini adalah kerjasama secara internasional yang memiliki asumsi dasar sebagai kota kembar atau juga kesamaan karakteristik kota. Kerjasama dengan model sister-city ini juga pasti didasari oleh kemiripan yang ada seperti halnya sejarah ataupun yang lainnya. Kota Surabaya dengan Kota Busan memulai kerjasama pada 10 November tahun 1994 yang pada saat itu Surabaya dalam masa kepemimpinan Walikota Sunarto Sumoprawiro. Kedua kota sama-sama merupakan kota Metropolitan dengan posisi kedua terbesar di negara masing-masing. Selain itu, yang membuat semakin dikuatkan kerjasama ini terjalin adalah kedua kota ini merupakan kota pelabuhan, hal tersebut sudah jelas keberuntungan bagi Surabaya untuk bisa belajar lebih banyak dengan Busan dalam urusan pelabuhan mengingat Busan adalah kota pelabuhan yang terbesar ke-5 di Asia. Kerjasama yang dijalin berdasarkan MoU yang ditandatangani dalam Pasal 1 meliputi; 1 Pengembangan pelabuhan kedua kota, 2 Perdagangan dan pengembangan ekonomi, 3 Pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, 4 Lingkungan hidup dan pengelolaan kota, 5 Transportasi danpariwisata,6 Peningkatan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi, 7 Bidang-bidang lain yang akan disetujui oleh para pihak. Beberapa fakta yang menandakan masih berlangsungnya kerjasama ini dilansir dalam kanal berita oleh Aan Haryono di antaranya dalam bidang pendidikan kedua kota ini masih melakukan pertukaran pelajar tiap tahunnya, terhitung sekitar 15 ribu WNI yang ada di Busan terdiri dari 3 ribu di antaranya berasal dari Surabaya baik sebagai pelajar atau bekerja disana. Bahkan selain pelajar, Surabaya juga mengirimkan guru-guru untuk mengenyam pendidikan kembali di kota Busan. Tentu saja kerjasama ini dinilai cukup efektif dilakukan oleh kedua kota dan pastinya juga mendapatkan sisi positif yang tidak sedikit. Bagi Walikota Tri Rismaharini, kerjasama sister-city antara Surabaya dan Busan ini tak lagi 4 berupa kerjasama antar pemerintah tetapi hal ini seakan telah sangat melekat di hati warga Surabaya Haryono, 2019. Dalam sisi pariwisata sendiri juga demikian, tertulis pada laman resmi dispendukcapil Surabaya sebagai bentuk hadirnya Surabaya di Busan sudah terbangun ikon ternama kota Surabaya yakni patung Sura dan Buaya yang dibawa ke Busan oleh kepala Dispendukcapil Surabaya Moh. Suharto Wardoyo pada tahun 2014 bersamaan dengan diresmikannya nama jalan Surabaya di kota Busan. Hal ini dapat dinilai sebagai salah satu cara Pemkot Surabaya untuk mengenalkan kota Surabaya di Busan yang pada harapannya dapat memberikan pengaruh positif terhadap Surabaya seperti halnya meningkatnya tourism di Surabaya hingga peningkatan ekonomi Surabaya terhadap kepariwisataan ini Dispendukcapil, 2014. Meski sejak pergantian walikota hingga sampai pada kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini, beberapa bidang kerjasama masih dijalankan dengan baik dan memberikan pengaruh positif kepada ketua kota. Dengan berbagai macam bentuk kerjasama sister-city antara kota Busan dan Surabaya ini tentunya dapat memberikan penjelasan sebagai bentuk Paradiplomasi dengan aktor substate sebagai bentuk sarana atau cara pemerintah Indonesia atau Korea Selatan dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Karena kembali kepada asumsi dasar liberalisme yang mengatakan bahwa setiap entitas atau dalam konteks ini suatu negara melakukan kerjasama demi memenuhi segala kepentingan nasional negaranya sendiri Jackson & Sorensen, 2013 100.  Manajemen Pariwisata Surabaya Sejatinya pariwisata merupakan sektor kerjasama yang dinilai cukup strategis dikarenakan perjanjian yang dilakukan tidak kompleks akan politik. Sektor tersebut juga memudahkan bagi aktor sub-state untuk menjalin kepentingan di kancah global dengan mengunggulkan sumber daya daerah atau lokal yang memiliki nilai tersendiri. Surabaya juga memiliki pengertian sendiri tentang pariwisata, menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 23 tahun 2012 bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah dan wisata sendiri menurut Surabaya adalah kegiatan perjalaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara, dan wisatawan adalah seseorang yang melakukan wisata Walikota Surabaya, 2012. Terkait dengan standardisasi kelayakan suatu pariwisata, Surabaya membuat kebijakan mengenai pariwisata yang terdapat di Surabaya, diwajibkan segala bentuk pariwisata yang berada di Surabaya untuk memperhatikan norma agama, kesopanan, adat istiadat, nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu Surabaya juga mewajibkan para pengusaha yang ingin membuat pariwisata harus sesuai dengan pengertian Surabaya tentang pariwisata yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012, Juga dijelaskan didalam peraturan daerah tersebut bahwa Walikota Surabaya memiliki kewenangan untuk menguji kelayakan setiap destinasi pariwisata yang sudah ada atau yang akan dibentuk. 5 Untuk memastikan segala destinasi tujuan Pariwisata yang ada di Surabaya, Surabaya membuat kebijakan dengan kewenangan tersebut, agar setiap pariwisata di Surabaya dapat dikelola lebih baik dan dapat dipromosikan juga dipastikan telah memenuhi kriteria sebagai destinasi tujuan pariwisata. Peraturan daerah terkait pariwisata ini ditujukan agar pembangunan kepariwisataan di kota Surabaya dapat dilaksanakan secara komprehensif dan sinergis dengan sektor lainnya, maka diperlukan suatu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dapat menjadi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Pariwisata dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan di kota Surabaya.  Pariwisata dan Kerjasama Lebih Lanjut Surabaya dan Busan merupakan kota dengan pariwisata yang cukup banyak dengan keunikan dari masing masing kota, Surabaya terkenal dengan salah satu jembatan Suramadu sebagai penghubung Surabaya dengan Madura yang tidak dipungut biaya sama sekali untuk melewati jembatan ini, lalu di beberapa bagian di Surabaya juga tidak terlepas dari pariwisata terdapat Surabaya North Quay Pelabuhan di Surabaya yang menjadi tempat melihat matahari tenggelam disertai keindahan pemandangan, juga terdapat kenjeran park pantai yang diubah menjadi taman bermain air, selain itu di Surabaya juga terdapat banyak taman di hampir setiap kawasan di Surabaya 2019. Surabaya juga terdapat banyak wisata sejarah melalui berbagai macam museum yang tersebar, misalnya saja; Museum Angkut yang mengedukasi tentang persenjataan dan beberapa kelengkapan penunjang tentara Angkatan Laut, Museum Sejarah perjuangan rakyat Surabaya dalam mengusir penjajah yang terabadikan di Tugu Pahlawan, atau Museum Bank Indonesia yang memberikan gambaran sejarah mengenai perkembangan mata uang Indonesia. Sementara di Busan terdapat berbagai destinasi pariwisata yang memiliki kesamaan dengan Surabaya dikarenakan letaknya di pesisir rupanya berpengaruh pada pariwisata yang ditawarkan. Beberapa wisata di dekat pesisir di antaranya; Pantai Heundae merupakan pantai yang sangat cocok untuk dikunjungi ketika musim panas tiba dengan pemandangan serta ditambah dengan fasilitas seperti aquarium dan restauran, Pulau Dongbaek dengan pemandangan bunga camelia dan pepehonan pinus, Pantai Gwangalli dengan pemandangan yang lanngsung mengarah pada jembatan Gwangalli, dan jalan setapak di pesisir bebatuan pantai. Tidak hanya di sekitar pesisirnya saja, wisata di daratan juga di antaranya; beberapa pasar seperti pasar Gukje dan Jagalchi, serta terdapat wisata sejarah melalui Kastil Beomeosa dan Gamcheon Culture Village. Di Busan juga terdapat Taman Yeongdusan yang terletak berdekatan dengan Menara Busan, di tempat tersebut sering diadakan berbagai festival atau program di setiap musimnyaBusan Tourism Organization, 2015. Bermodalkan kerjasama sister-city yang sebelumnya telah terjalin pada tahun 1994, Surabaya dan Busan semakin erat dalam menunjang kepentingan di sektor pariwisata antar kedua wilayah. Terkadang kerjasama yang dilakukan tidak bersifat langsung melainkan melalui perantara aspek-aspek pariwisata seperti infrastruktur, akses atau transportasi, dan promosi. Kerjasama di aspek-aspek tersebut secara tidak langsung memengaruhi sektor pariwisata 6 yang kemudian akan menunjang iklim pariwisata di antara sub-state yang telah menjalin kerjasama. Mengingat Surabaya dan Busan sudah tidak lagi dikategorikan sebagai daerah pedesaan melainkan sebagai kota metropolitan maka target dari turis lokal atau mancanegara akan ekspektasi yang diharapkan pasti berbeda. Jika dipedesaan banyak akan sumber daya alam yang masih alami dan beberapa pembangunan yang masih minim, maka baik Surabaya atau Busan tentu menyesuaikan perkembangan daerah yang sudah masif terhadap pembangunan dan pengelolaan pesisir. Kunjungan Tri Rismaharini ke Busan tentunya mendapatkan pengalaman baik secara tata kelola kota atau pembangunan infrastruktur yang memadai. Baik berupa bangunan atau beberapa sektor infrastruktur lainnya seperti transportasi massal sebagai akses publik atau kepentingan tertentu seperti pariwisata. Dalam praktiknya Busan tidak memberikan bentuk investasi langsung, namun akses bagi Walikota Tri Rismaharini tentunya berdampak pada pandangan visioner yang ingin diterapkan di Surabaya mengenai tata kelola transportasi. Lebih tepatnya hal tersebut merupakan bentuk dari studi banding antara pemerintah kota Surabaya mengenai pembangunan ekonomi yang sangat signifikan di Busan dan bagaimana Busan mencoba mempelajari pengembangan ruang terbuka hijau di Surabaya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah promosi di antara keduanya; Surabaya tentunya memiliki keuntungan dengan adanya jalinan pertukaran tenaga pengajar atau pelajar yang secara tidak langsung dapat mempromosikan kota Surabaya. Hal tersebut juga akan berdampak baik bagi Busan dikarenakan pengalaman yang didapatkan oleh pengajar atau pelajar dapat menjadi pembicaraan di lingkungan masing-masing. Ditambah lagi pemerintah Surabaya dinilai rutin dalam mengirimkan pelajar dan anak-anak untuk penampilan seni di Busan Humas Surabaya, 2019. Maka diharapkan untuk kerjasama selanjutnya pemerintah Surabaya dan Busan dapat mewujudkan hubungan yang lebih progresif di bidang pariwisata terutama pengembangan sektor maritim yang dinilai menjadi nilai penting bagi dua wilayah yang notabane-nya terletak di daerah pesisir.  Efek Spillover Pariwisata merupakan kebijakan yang bersifat multisektor yang berarti dapat berpengaruh bagi banyak sektor pengembangan di suatu daerah. Dampak tersebut di antara lain adalah bagaimana kerjasama yang terus-menerus akan membentuk tradisi diplomatis antar substate yang terlibat, kemudian akan memicu kerjasama di banyak sektor yang lebih komprehensif. Beberapa dampak yang kemudian akan berpengaruh bagi aktor paradiplomasi khususnya Surabaya adalah; 1 Image, kota tersebut secara tidak langsung telah menjadi aktor internasional dengan identitas sub-state yang keberadaannya telah memiliki panggung tersendiri dan tentunya akan lebih mudah dikenal secara global. 2 Ekonomi, secara signifikan perekonomian daerah akan meningkat seiring bertambahnya jumlah turis mancanegara dan tidak menutup kemungkinan bahwasannya perekonomian melalui produk UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah juga akan meningkat. 3 SosialBudaya, hubungan diplomatis sub-state tidak akan pernah melepaskan identitas wilayah sebagai sarana diplomasi dan, penambahan turis asing juga akan berpengaruh dikarenakan semakin membuka potensi interaksi antar masyarakatnya. 4 Politik, tentunya kerjasama yang terjalin 7 antar kedua aktor tidak dapat dilepaskan dari tujuan politis masing-masing kota dan hal ini akan memicu aktor sub-state untuk sadar akan politik serta pada akhirnya akan membentuk kerjasama dengan aktor sub-state yang lain. KESIMPULAN Sejatinya paradiplomasi merupakan interaksi antar sub-state dengan orientasi yang sangat berfokus pada pengembangan sektor ekonomi dan pengembangan wilayah. Dalam konteks hubungan Surabaya dan Busan dapat diidentifikasi bahwa telah menerapkan konsep Layer 1 dan Layer 2; Layer 1 Paradiplomasi dalam konteks permasalahan ekonomi dengan tujuan untuk membangun kehadiran dalam konteks internasional agar dapat memikat investasi asing, perusahaan asing ke daerah tersebut, dan target pasar untuk ekspor. Dalam hal ini, paradiplomasi hanya berfokus pada ekonomi global. Layer 2 Paradiplomasi dengan melibatkan unsur kerjasama budaya, pendidikan, teknologi, dan bidang lainnya. Cakupan paradiplomasi dalam konteks ini dinilai cukup luas dan tidak hanya berfokus dari segi keuntungan ekonomi saja Lecours, 2008 2-3. Kerjasama tersebut sejatinya sangat berkembang pesat di era kepemimpinan Tri Rismaharini karena berbagai macam kerjasama sangat berkembang pesat terutama di bidang budaya dan pendidikan. Namun pariwisata juga tidak menutup kemungkinan dijadikan modal kerjasama paradiplomasi, dilansir dari bahwasannya pada tahun 2018 Surabaya mendapatkan penghargaan Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards mengalahkan kota Bandung dan Denpasar Nariswari, 2018. Namun dalam praktiknya Surabaya dan Busan dinilai kurang progresif di dalam sektor pariwisata, beberapa hal tersebut dikarenakan pertemuan yang dilakukan beberapa kali sangat berorientasi terhadap ekonomi yang merupakan komponen layer 1. Implementasi yang dilakukan juga masih berbentuk semacam studi banding dan promosi yang bersifat tidak langsung seperti pembangunan beberapa ikon di Busan, pertukaran pelajar, atau kegiatan rutin dalam memperingati hubungan kedua belah pihak. Maka dari itu Surabaya harus lebih progresif dalam menghimpun beberapa hal yang menunjang pariwisata daerah dan mendiskusikan secara komprehensif dengan pemerintah Busan. Selain itu diskusi mengenai respon terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak terduga juga perlu untuk dijadikan agenda tahunan, mengingat bagaimana sekarang terdapat wabah Covid-19 yang tentu akan memengaruhi kerjasama di antara keduanya. Mengingat Surabaya merupakan kota di dalam negara berkembang paradiplomasi diharapkan untuk dapat menciptakan masyarakat industri ke depannya sehingga nantinya akan menguntungkan bagi regional dalam negara berkembang melalui transborder relations. 8 REFERENSI Busan Tourism Organization. 2015. Busan Tour Guide 11 Hot Places “Must-Visit” In Busan. Edisi 1. 1-26. Dispendukcapil. 2014. Jelang 20 Tahun Sister-city Surabaya-Busan. Diakses pada 16 Desember 2021, dari Franco & Marmelo. 2014. Sister-City Relationships as A Form of Inter-Organizational Cooperation Exploratory Case Studies in The Portuguese Context. Transylvanian Review of Administrative Sciences. No. 41E, 75-89 Haryono, A. 2019. Sudah 25 Tahun Sister-city Bersama Busan, Apa Yang Didapat Surabaya?. Diakses Pada 16 Desember 2021, dari Jackson, R., & Sorensen, G. 2013. Introduction to International Relations Theories and Approaches. Oxford Oxford University Press. Lecours, Andre. 2008. Political Issues of Paradiplomacy Lessons from the Developed World. Netherlands Institute of International, 1-15. Nariswari, Rita. 2018. Surabaya Dinobatkan Jadi Kota Terbaik untuk Pengembangan Pariwisata. Diakses pada 16 Desember 2021, dari Pemerintah Kota Surabaya-Busan. 1994. Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Pusan, Republik Korea Mengenai Kerjasama Kota Bersaudara. Ditandatangani pada bulan November, Surabaya 10 dan Pusan/Busan 20. Rinanda, Meilisa H. 2019. Wow! Ada Jalan Surabaya di Kota Busan, Korea Selatan. Diaksespada 25 Maret 2020, dari Walikota Surabaya. 2012. Peraturan Daerah Kota Surabaya No 23. Surabaya ResearchGate has not been able to resolve any citations for this SørensenJørgen MøllerRobert JacksonIntroduction to International Relations provides a concise introduction to the principal international relations theories and approaches, and explores how theory can be used to analyse contemporary issues. Throughout the text, the chapters encourage readers to consider the strengths and weaknesses of the theories presented, and the major points of contention between them. In so doing, the text helps the reader to build a clear understanding of how major theoretical debates link up with each other, and how the structure of the discipline of international relations is established. The book places a strong emphasis throughout on the relationship between theory and practice, carefully explaining how theories organize and shape our view of the world. It also shows how a historical perspective can often refine theories and provide a frame of reference for contemporary problems of international relations. Topics include realism, liberalism, International Society, International Political Economy, social constructivism, post-positivism in international relations, major issues in IPE and IR, foreign policy, and world order. Each chapter ends by discussing how different theories have attempted to integrate or combine international and domfactors in their explanatory frameworks. The final part of the book is dedicated to major global issues and how theory can be used as a tool to analyse and interpret these issues. The text is accompanied by online resources, which include short case studies, review questions, annotated web links, and a flashcard Tour Guide 11 Hot Places "Must-VisitBusan Tourism Organization. 2015. Busan Tour Guide 11 Hot Places "Must-Visit" In Busan. Edisi 1. 25 Tahun Sister-city Bersama Busan, Apa Yang Didapat SurabayaA HaryonoHaryono, A. 2019. Sudah 25 Tahun Sister-city Bersama Busan, Apa Yang Didapat Surabaya?. Diakses Pada 16 Desember 2021, dari Issues of Paradiplomacy Lessons from the Developed WorldAndre LecoursLecours, Andre. 2008. Political Issues of Paradiplomacy Lessons from the Developed World. Netherlands Institute of International, Dinobatkan Jadi Kota Terbaik untuk Pengembangan Pariwisata. Diakses pada 16 DesemberRita NariswariNariswari, Rita. 2018. Surabaya Dinobatkan Jadi Kota Terbaik untuk Pengembangan Pariwisata. Diakses pada 16 Desember 2021, dari Saling Pengertian Antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II SurabayaPemerintah Kota Surabaya-BusanPemerintah Kota Surabaya-Busan. 1994. Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Pusan, Republik Korea Mengenai Kerjasama Kota Bersaudara. Ditandatangani pada bulan November, Surabaya 10 dan Pusan/Busan 20.Peraturan Daerah Kota Surabaya No 23Walikota SurabayaWalikota Surabaya. 2012. Peraturan Daerah Kota Surabaya No 23. Surabaya 22 Juli 2020 Tren Ekowisata dalam Pengemasan Kegiatan Berwisata Melibatkan Masyarakat Lokal sebagai Key Players Beberapa dekade ini, pariwisata mulai diarahkan pada aktivitas-aktivitas yang menuntut keselarasan pada aspek yang lebih ramah terhadap lingkungan. Munculnya innovative travel company dan perusahaan akomodasi dari sekelas homestay sampai hotel berbintang sudah mulai menerapkan prinsip eco-friendly dibalut dengan isu-isu global yang semakin vokal. Berbicara kegiatan wisata, kebanyakan wisatawan sudah mulai digiring oleh para pelaku wisata melalui kegiatan yang lebih memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi masyarakat lokal, dan edukasi budaya. Pun, kampanye sosial seperti travelenjoyrespect yang disiarkan oleh United Nation World Tourism Organization UNWTO sepertinya berhasil terdengar di tagar-tagar sosial media para traveler dunia. Selanjutnya, Newsweek Magazine 2010, memperkuat dengan pandangannya bahwa saat ini peralihan trend berwisata sudah semakin ditunjukkan dari adanya permintaan wisatawan untuk mendapatkan experience wisata yang lebih mengarah pada activity based, bukan lagi destination-based. Oleh karena itu, muncul berbagai potensi wisata baru atau yang sering disebut alternative tourism, salah satunya ekowisata. Sejatinya, definisi ekowisata sudah ada sejak tahun 1990 dipopulerkan oleh The International Ecotourism Society TIES. Menurut TIES 1990. Ekowisata adalah bentuk wisata yang bertanggung jawab pada area alam tanpa melupakan kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Memang tidak mudah menjadikan sebuah destinasi yang berbasis ekowisata karena peran besar sesungguhnya berada pada tingkat partisipasi masyarakat setempat. Departemen Pariwisata dan Kebudayaan dan WWF Indonesia 2009 menitikberatkan ekowisata yang sebaik-baiknya adalah peran aktif komunitas lokal secara mutlak. Selain itu, dampingan dan peran terpadu para stakeholders dari berbagai level seperti pemerintah, organisasi non-pemerintahan, akademisi, dan komunitas lokal juga merupakan kunci kesuksesan, meskipun bukan yang utama. Upaya Kesetaraan Gender dan Partisipasi Perempuan dalam Ekowisata Seperti yang telah dipahami, kunci keberhasilan pengembangan ekowisata adalah letak partisipasi masyarakatnya. Isu ini sejatinya juga mencuri perhatian dunia dilihat dari hasil riset UNWTO 2011 yang menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berpeluang pada penurunan kemiskinan dan pengembangan masyarakat. Walaupun demikian, masih sedikit perhatian dunia yang diarahkan pada ketimpangan ekonomi dalam pariwisata di antara laki-laki dan perempuan, terkhusus pada negara berkembang. Disusul pada tahun 2015, isu ketimpangan gender ini menjadi perhatian kembali oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk mempromosikan kesetaraan gender sebagai salah satu agenda Sustainable Development Goals SDGs. Pada dasarnya, jika dilihat lebih dalam, pariwisata dapat membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi. Cattarinich 2001, dalam Manwa 2008 menjelaskan bahwa pariwisata dapat menjadi mesin untuk pembangunan ekonomi bagi negara berkembang, terutama di daerah yang tertinggal dan didominasi oleh masyarakat perempuan. Bila berbicara tentang bagaimana pemberdayaan perempuan dalam ekowisata, Scheyvens 2000 menyebutkan empat dimensi di mana perempuan dapat berdaya dilihat dari dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi psikologis, dan dimensi politik. Pertama, dimensi ekonomi, untuk mendukung pernyataan Cattarinich 2001, dalam Manwa 2008 sebelumnya, Scheyvens 2000 mengemukakan bahwa pentingnya akses kesetaraan gender dalam pembagian upah dari hasil ekowisata. Sebagaimana Monica 2018 menyebutkan dalam penelitiannya di Desa Ekowisata Pancoh, Sleman, Yogyakarta, perempuan memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pengurusan homestay dan penjualan salak pondoh sebagai ranah usaha yang dapat mereka kelola. Penyediaan homestay rupanya juga merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan di Desa Bahoi, Minahasa Utara yang terlibat dalam ekowisata bahari Sondakh dkk., 2017. Kedua, dimensi sosial memberikan ruang perempuan pada integritas sosial yang merujuk pada komunitas-komunitas pengembangan ekowisata. Implementasi yang terjadi pada penelitian Sondakh dkk., 2017, masyarakat Desa Bahoi menyadari terdapat sebuah peran gender yang terbagi antara laki-laki dengan perempuan sehingga perempuan memiliki kelompok yang bersatu dalam pembuatan kerajinan tangan dan pengelolaan situs website. Hal ini juga terjadi pada perempuan di Kampung Wisata Tebing Tinggi Okura, Pekanbaru yang terlibat aktif dalam keanggotaan Kelompok Sadar Wisata. Ketiga adalah dimensi psikologi, perempuan dalam kegiatan ekowisata memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat mereka perkenalkan kepada wisatawan Andani, 2017. Selain berbentuk kelompok, Sondakh dkk., 2017 menunjukan bahwa perempuan di Desa Bahoi dapat memproduksi kerajinan tangan berupa anyaman berbentuk alas piring, gantungan kunci, dan kalung yang dapat meningkatkan eksistensi Desa Bahoi ke kota-kota lain, salah satunya adalah Kota Manado. Hal ini memberikan kebanggaan tersendiri bagi perempuan Desa Bahoi sebagai agen pelestari budaya yang mampu memperkenalkan oleh-oleh khas desanya. Terakhir, dimensi politik mempertimbangkan perempuan dapat berdaya dari adanya kegiatan ekowisata jika suara mereka dapat didengar dan menjadi arah pengembangan kebijakan pada komunitas. Peluang dan Tantangan Perempuan dalam Pariwisata Indonesia Apabila hanya melihat prinsip ekowisata menurut beberapa teori, pariwisata memang harus ramah terhadap partisipasi masyarakat lokal. Tentunya pula pada partisipasi perempuan. Tidak disangkal kalaupun pariwisata adalah sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para perempuan lokal. Pada tahun 2007, UNWTO memberikan sebuah awareness melalui kampanye di hari pariwisata sedunia bertajuk “Tourism Opening Doors For Women”. Melihat awareness tersebut, tentunya dunia sudah mengakui bahwa keterlibatan perempuan penting dalam hal kepariwisataan. Jika ditilik kembali dengan pentingnya keterlibatan perempuan dalam ekowisata, penelitian Deshingar 1994 dalam Scheyvens, 2000 bisa menjadi sebuah jawaban rasional. Dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekowisata telah membawa perempuan dalam upaya preservasi budaya dan lingkungan seperti penanaman pohon dan pengajaran budaya lokal pada wisatawan. Meskipun lingkup partisipasi perempuan masih banyak berada di sektor domestik daripada level decision making. Penelitian oleh Andani 2017 contohnya, perempuan di Kampung Tebing Okura terlibat pada Kelompok Sadar Wisata, namun, peran mereka masih berada pada posisi anggota dan seksi saja. Peran-peran inti masih ditujukan oleh dominannya posisi laki-laki. Selanjutnya, Wardoyo 2011, dalam Rahayu 2017 menunjukkan bahwa Desa Wisata Pentingsari, Sleman, Yogyakarta masih mendapati dominasi dari peran laki-laki yang terlibat dikarenakan kuatnya sistem patriarki di desa tersebut. Walaupun demikian, kegiatan memasak, membatik, dan urusan domestik lainnya masih banyak dilakukan oleh perempuan. Tidak hanya itu, Wilkinson dan Pratiwi 1995 rupanya sudah meneliti sejak lama bahwa terdapat sebuah polemik dari adanya kegiatan pariwisata bagi perempuan yang terlibat. Isu tersebut adalah beban ganda yang dirasakan oleh setiap perempuan, baik dalam mengurus rumah tangga maupun bekerja di sektor pariwisata. Efek dari beban ganda ini terlihat dari kondisi kesehatan perempuan yang menurun karena kelelahan setelah pulang bekerja Kousis, 1989 Beedle, 2011 dalam Monica 2018. Wilkinson dan Pratiwi 1995 melihat bahwa beban kerja perempuan meningkat dua kali lipat karena keterlibatan mereka dalam kegiatan pariwisata. Kendatipun, hal tersebut tidak lekang dari adanya stereotip gender yang selama ini memposisikan perempuan hanya di peran domestik sedangkan laki-laki berada di ranah publik dalam perencanaan pariwisata ramah lingkungan Pratiwi, 2017. Padahal, sudah cukup banyak penelitian yang secara umum membahas kinerja laki-laki dan perempuan dalam sektor kerja formal yang menguatkan bukti bahwa baik dari mereka sama-sama berkompeten Wachyuni, 2020. Buktinya, Wachyuni 2020 meneliti tentang kinerja pramusaji pada restoran ternama di Jakarta yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja antara laki-laki dan perempuan dalam segi keefektifan, keefisienan, kualitas, ketepatan waktu, dan produktivitas kerja. Kembali pada persentase keterlibatan perempuan di sektor pariwisata Indonesia, sebuah kabar yang dilaporkan dalam Global of Women in Tourism Report UNWTO 2019, sebanyak 55,07% tenaga kerja industri pariwisata adalah perempuan. Namun faktanya, terdapat kesenjangan upah bahwa perempuan hanya mendapatkan 30,07% lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Adanya wage gap tersebut, semakin kuat seharusnya aspirasi-aspirasi publik datang untuk menyuarakan ketidakadilan upah yang menimpa perempuan baik dalam sektor formal maupun informal di bidang pariwisata. Sehubungan dengan isu tersebut, secara umum, Rasyani dan Aruni 2016 mengemukakan bahwa kaum marjinal seperti perempuan jarang menduduki ranah politik di lembaga tinggi negara, partai politik, dan organisasi publik lainnya. Maka, mungkin bukan kabar yang mengherankan lagi bagi warga tanah air jika kebijakan-kebijakan negara cenderung tidak mengakomodir kebutuhan kepentingan perempuan, termasuk pada sektor pariwisata. Meskipun demikian, dukungan secara publik sesungguhnya bisa datang dari mana saja. Contohnya, perempuan Kabupaten Toraja Utara mendapatkan dukungan dari Bupati berupa bantuan promosi produk budaya asli Toraja, seperti kerajinan, kuliner, kesenian, dan fesyen. Menurut Bupati Toraja Utara, perempuan mampu mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Tentunya, hal ini berkaitan dengan kepentingan politik dan kesadaran akan kesetaraan gender pada masing-masing daerah. Selain itu, peran lembaga swadaya masyarakat juga memberikan dampak yang signifikan pada kesadaran mengenai kesetaraan gender. Manwa 2008, dalam Moscardo 2008 menjelaskan bahwa langkah tersebut ditransformasikan oleh Non Governmental Organization NGO dari Belanda yang enggan memberikan bantuan dana jika perempuan tidak terlibat secara setara dalam projek batik di Jambi, Sumatera. Sehubungan dengan itu, Scheyvens 2000 mengungkapkan bahwa NGO berperan penting dalam mengedukasi masyarakat untuk segala isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dengan adanya bahasan di atas, kesadaran mungkin sejatinya muncul dari penelitian-penelitian akademis terlebih dahulu. Kemudian, hal tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai pesan yang digerakkan dalam bentuk practical, salah satunya adalah upaya kesetaraan gender dalam sektor pariwisata. Tidak dipungkiri, dukungan dan sinergi pemerintah diperlukan untuk menyokong kebijakan-kebijakan baru mengenai isu kesetaraan gender. Lebih lagi, ekowisata merupakan konsep bijak yang diterapkan di Indonesia agar pariwisata lebih ramah kepada lingkungan, tradisi dan budaya lokal, pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan Permendagri No. 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata daerah. Lalu, pentingkah kebijakan kesetaraan gender agar ekowisata lebih ramah juga terhadap kaum perempuan dalam sektor pariwisata Indonesia? Referensi Buku, Makalah, dan Tulisan Ilmiah Andani, F. 2017. Peran Perempuan dalam Kegiatan Pariwisata di Kampung Tebing, Okura, Pekanbaru. JOM FISIP, 1–11. Damanik, J dan Weber, H. J. 2006. Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi. Yogyakarta Penerbit ANDI. Manwa, H. 2007. Enhancing Participation Women in Tourism. Dalam Giana Moscardo ed. Building Community Capacity for Tourism Development, London CABI. 116–122. Monica, A. R. 2018. “Sikap Warga Terhadap Partisipasi Perempuan Pemilik Usaha Pariwisata berdasarkan Pengukuran Women Owned and Operated Tourism Businesses WOOTB”. Skripsi. Yogyakarta Universitas Gadjah Mada. Pratiwi, dkk. 2017 “Disparitas Gender dalam Pembangunan Pariwisata Ramah Lingkungan”. Palastren, Vol. 10. 1–22. Rahayu, A. T. 2017. “Gambaran Tingkat Berdaya Perempuan Pada Sektor Pariwisata di Desa Wisata Pentingsari Berdasarkan Pengukuran RETS”. Skripsi. Yogyakarta Universitas Gadjah Mada. Rasyidin, A. F. 2016. “Keterwakilan Wanita dalam Politik”. Gender dan Politik, Lhokseumawe Unimal Press. Scheyvens, R. 2000. “Promoting Women’s Empowerment through Involvement in Ecotourism Experiences from the third world”. Journal of Sustainable Tourism, 235–249. Sondakh, S. K dkk. 2017. “Peranan Perempuan Pada Pengelola Ekowisata Bahari di Desa Bahoi, Likupang Barat, Minahasa Utara”. AKULTURASI, 781–790. Wachyuni, S. S. 2020. “Kinerja Pramusaji Berdasarkan Gender Studi Kasus di Restoran Amuz Gourmet Jakarta”. Media Wisata, Vol 18. 21–29. Wilkinson, dan Pratiwi, W. 1995. “Gender and Tourism in an Indonesian Village”. Annals of Tourism Research, Vol. 22. 283–297. WWF Indonesia dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2009. “Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat”. UNWTO. 2011. “Global Report on Women in Tourism, 2010”. UNWTO. 2019. “Global Report on Women in Tourism, 2019”. Laman pada 10 Mei 2020 pukul WIB. JAKARTA, ITN- Negara-negara anggota ASEAN menyepakati tujuh upaya kerja sama di bidang pariwisata sebagai langkah mitigasi terhadap sektor yang dianggap paling terpukul paling dalam akibat pandemi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mewakili Indonesia dalam pertemuan para menteri pariwisata negara-negara ASEAN dalam “Special Meeting of the ASEAN Tourism Ministers M-ATM on Coronavirus Disease 2019 COVID-19” pada Rabu malam 29/4/2020.“Kerja sama yang kuat dibutuhkan dalam upaya menangani bersama dampak COVID-19 dalam sektor pariwisata di kawasan ASEAN. Saatnya kita semua para anggota ASEAN untuk bersama. Dengan bersama kita bisa kuat,” kata tersebut menghasilkan joint statement yang memuat tujuh point hasil kesepakatan bersama seluruh menteri pariwisata dari negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama pariwisata, salah satu sektor ekonomi yang paling terpukul dalam para menteri sepakat untuk membina koordinasi ASEAN dalam mempercepat pertukaran informasi tentang perjalanan, terutama terkait standar kesehatan dan langkah-langkah lain yang diperlukan negara-negara anggota ASEAN dalam mengendalikan penyebaran wabah COVID-19 melalui peningkatan operasi Tim Komunikasi Krisis Pariwisata ASEAN ATCCT.Kedua, mengintensifkan kolaborasi Organisasi Pariwisata Nasional NTOs ASEAN dengan sektor-sektor ASEAN lain yang relevan, terutama di bidang kesehatan, informasi, transportasi, dan imigrasi serta dengan mitra eksternal ASEAN, untuk bersama-sama mengimplementasikan langkah-langkah yang komprehensif, transparan dan respons yang cepat dalam mitigasi dan mengurangi dampak COVID-19 serta krisis lain di masa para menteri juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang lebih erat dalam berbagi informasi dan praktik terbaik di antara negara-negara anggota ASEAN serta dengan mitra dialog ASEAN dalam mendukung sektor kerja sama ini juga mencakup penerapan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan antara pengunjung domestik dan internasional ke Asia Tenggara, termasuk pengembangan standar dan pedoman dalam meningkatkan faktor keamanan dan kesehatan guna melindungi para pekerja dan masyarakat di industri perhotelan dan industri lainnya terkait para menteri pariwisata juga sepakat untuk mendukung pengembangan dan implementasi rencana pemulihan krisis pasca COVID-19 serta membangun kemampuan pariwisata ASEAN serta upaya promosi dan pemasaran pariwisata bersama dengan tujuan memajukan ASEAN sebagai single tourism para menteri sepakat untuk mempercepat penerapan kebijakan mikro dan makro ekonomi, memberikan dukungan teknis dan stimulus keuangan, pengurangan pajak, peningkatan kapasitas dan kemampuan, terutama keterampilan digital bagi para stakeholder industri perjalanan dan mempercepat kerja sama dengan mitra dialog ASEAN, organisasi internasional dan industri yang relevan untuk membangun Asia Tenggara yang tangguh dan siap untuk secara efektif menerapkan dan mengelola pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif setelah Angela Indonesia berkomitmen bersama seluruh negara anggota ASEAN untuk mendorong visi bersama melakukan mitigasi dan pemulihan sektor pariwisata, baik selama maupun usai pandemi COVID-19.“Beberapa studi menyatakan sedikitnya butuh waktu lima tahun bagi sektor pariwisata untuk kembali normal dari COVID-19. Tapi saya percaya ASEAN bisa lebih baik dari itu, pariwisata di regional kita akan pulih lebih cepat namun dengan satu kondisi kita harus perkuat kerja sama dan kolaborasi,” ungkap anggota ASEAN melaporkan kinerja pariwisata yang menurun sekitar 36 persen pada kuartal pertama 2020, dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 dan kedatangan wisatawan internasional tercatat menurun sekitar 34 persen, dan tingkat hunian kamar hotel saat ini berada pada titik terendah dan banyak terjadi pembatalan dalam industri tur dan anggota ASEAN pun kini telah merevisi atau sedang melakukan mengoreksi target mereka dalam jumlah kunjungan wisatawan internasional dan penerimaan dari sektor pariwisata.

kerjasama di bidang sosial pada sektor pariwisata ditunjukkan dengan adanya